Megawati: Pilkada 2024 Cederai Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dalam pernyataannya yang emosional dan kritis, Megawati menyoroti berbagai kejanggalan dan dugaan kecurangan yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat.

Ia mengingatkan bahwa pilkada seharusnya menjadi cerminan peradaban bangsa, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Megawati mengutip ungkapan Latin vox populi vox dei—suara rakyat adalah suara Tuhan—untuk menegaskan pentingnya keadilan dalam proses demokrasi.

“Ungkapan bijak ini mengingatkan kita bahwa sangat berbahaya jika pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” ujar Megawati.

Manipulasi Kedaulatan Rakyat dan Ancaman Demokrasi

Menurut Megawati, semangat kemerdekaan Indonesia adalah pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk manipulasi terhadap hak rakyat.

Ia mengingatkan bahwa Pemilu 2004, yang ia jalankan sebagai kandidat, dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

Namun, Megawati menyayangkan bahwa prinsip-prinsip tersebut kini semakin jauh ditinggalkan.

“Pada Pemilu 2004, rakyat benar-benar berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?” katanya.

Ia menambahkan bahwa manipulasi ini berpotensi menggerus keadilan, hak rakyat, dan nilai-nilai demokrasi.

Megawati juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap “kekuatan-kekuatan yang menghalalkan segala cara” demi mempertahankan pengaruh politik.

Kekuatan ini, menurutnya, memanfaatkan sumber daya negara, termasuk aparat pemerintahan, untuk tujuan politik elektoral.

Hal ini terlihat nyata di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Ia mencontohkan fenomena di Jawa Tengah, di mana terjadi praktik mutasi aparat hingga pemanfaatan penjabat kepala daerah untuk tujuan politik tertentu.

“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” tegasnya.

Fenomena Pembungkaman dan Ketidakadilan

Megawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi yang semakin terancam, khususnya di Jawa Tengah, daerah yang ia kenal dengan baik dan memiliki sejarah panjang bagi PDI-P.

Ia menggambarkan bagaimana energi dan militansi kader partai seharusnya menjadi kekuatan besar dalam pilkada yang jujur dan berkeadilan.

Namun, ia menyatakan bahwa kekuasaan yang dimobilisasi telah menciptakan pembungkaman terhadap suara rakyat.

“Apa yang terjadi saat ini sudah melampaui batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh simpatisan dan kader PDI-P untuk tetap teguh menyuarakan kebenaran.

“PDI-P tidak akan pernah lelah berjuang melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan,” tambahnya.

Hukum dan Keadilan yang Tergerus

Di tengah kondisi ini, Megawati menyoroti bahwa hukum kerap digunakan sebagai alat kekuasaan, sehingga semakin jauh dari keadilan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan harus tetap berjalan, dengan tetap berada dalam koridor hukum.

Megawati menggarisbawahi lima langkah penting yang akan diambil:

1. Menjaga suara rakyat: Mengamankan setiap suara agar tidak tercederai.
2. Mengumpulkan bukti kecurangan: Mendokumentasikan intimidasi aparatur negara, politik uang, dan ketidaknetralan penjabat kepala daerah.
3. Mengawasi bansos: Mengumpulkan bukti pemanfaatan bantuan sosial untuk tujuan politik.
4. Mencatat pengadangan: Memperhatikan kasus pengadangan terhadap kader dan rakyat, seperti yang terjadi di Banten.
5. Menggalang kekuatan rakyat: Mendorong rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran.

Pesan Megawati untuk Bangsa

Megawati mengakhiri pernyataannya dengan pesan tegas bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peradaban yang berlandaskan etika, moral, dan hati nurani.

Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Kita tidak boleh menyerah. Kebenaran dan keadilan harus terus diperjuangkan, demi masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia,” pungkasnya.