Petisi Mencuat, Desak Gus Miftah Dicopot dari Utusan Khusus Presiden

Gelombang desakan mencopot Gus Miftah dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini menjadi perbincangan hangat.

Petisi bertajuk “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” yang diunggah di laman Change.org telah menarik ribuan tanda tangan.

Hingga Rabu, 4 Desember 2024 pukul 17.06 WIB, jumlah pendukung petisi ini mencapai 2.549 orang, meningkat signifikan dalam waktu singkat.

Petisi ini muncul sebagai respons atas pernyataan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh di Magelang, Jawa Tengah.

Insiden tersebut bermula dari video ceramahnya yang viral di media sosial, memperlihatkan Gus Miftah berbicara dengan nada bercanda namun dianggap merendahkan pedagang tersebut.

Dalam ceramahnya, ia sempat mengatakan, “Es tehmu seh akeh ra? Yo kono didol goblok (Es teh mu masih banyak gak? Ya sana dijual, bodoh).”

Reaksi keras terhadap ucapan ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari sejumlah tokoh.

Aktivis perempuan sekaligus penulis, Kalis Mardiasih, dengan tegas meminta pencopotan Gus Miftah melalui unggahan di media sosial.

Ia mengkritik keras tindakan yang dinilainya tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat yang digaji dari anggaran negara.

“Nggak ada pantas-pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan dititipi kekuasaan tertinggi buat ngurusi isu toleransi. Digaji mahal pakai APBN, menghinakan rakyat yang menggaji. Ora nduwe isin! Pecat!” tulis Kalis di platform X pada Rabu, 4 Desember 2024.

Gus Miftah Minta Maaf

Gus Miftah, yang bernama lengkap Miftah Maulana Habiburrahman, segera merespons desakan tersebut. Ia meminta maaf kepada masyarakat melalui sebuah video berdurasi satu menit.

Dalam pernyataannya, ia mengakui kehilafannya dan menyampaikan penyesalan atas candaan yang memicu kegaduhan.

“Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kehilafan saya. Saya juga minta maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu atas candaan saya yang dinilai berlebihan,” ucapnya pada Rabu, 4 Desember 2024.

Selain itu, ia juga menyatakan telah bertemu langsung dengan pedagang es teh tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Miftah mengungkapkan bahwa ia telah menerima teguran resmi dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, agar lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik.

“Ini menjadi introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum,” tambahnya.

Pandangan Publik dan Pejabat

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai desakan publik untuk mencopot Gus Miftah adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

“Kalau soal desakan, sorotan, dan pandangan publik, tentu variatif. Kita dengar saja sebagai bentuk kegeraman. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, terutama jika merasa kecewa,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan.

Meski demikian, Jazilul menekankan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat sambil mencari jalan terbaik dalam menyikapi isu ini.

Implikasi Sosial

Insiden ini memicu diskusi lebih luas tentang tanggung jawab pejabat publik dalam menjaga sikap dan ucapan.

Sebagai seorang figur yang mengemban tugas menjaga kerukunan dan toleransi, tindakan Gus Miftah menjadi sorotan tajam, khususnya terkait etika berkomunikasi.

Kasus ini juga menggambarkan kekuatan media sosial dalam mendorong akuntabilitas publik, di mana masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap pejabat yang dinilai kurang bijak.

Apakah desakan ini akan berujung pada pencopotan jabatan Gus Miftah atau sekadar menjadi pelajaran, waktu yang akan menjawab.